Beranikah Jokowi Mengusir Freeport?

skenario-pemerintah-kuasai-saham-freeport-diyakini-tak-berjalan-mulus-t52

Freeport merupakan salah satu sumber kekayaan Indonesia yang di kuasai Negara asing. Kebijakan tentang Freeport hampir selalu menjadi polemik (masalah) bahkan menjadi topik pembahasan politik tingkat tinggi. Salah satu puncak pembahasan mengenai Freeport, adalah kasus anggota DPR yang diduga meminta 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka Papua via telepon, yang dikenal dengan kasus papamintasaham pada tahun 2016.

Kasus ini hanyalah bagian dari beberapa pihak yang selama ini sudah menjadi “benalu” di Perusahaan Freeport. Tidak sedikit supplier di Freeport yang sebenarnya dipegang atau diatur oleh tokoh-tokoh besar dan kuat di negeri ini, baik dalam hal pengadaan bahan bakar, bahan peledak, batu bara, penyediaan pasokan makanan, maupun alat-alat penunjang. Seperti kita ketahui, perpanjangan kontrak Freeport selalu menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh Pemerintah. Siapapun pemerintahan yang sedang menjabat, saat tiba waktu perpanjangan kontrak, akan selalu menghadapi dilema yang membutuhkan ketegasan seorang pemimpin.

Pada masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah sudah mendapatkan masalah terkait izin ekspor konsentrat karena menurut UU Minerba, Freeport dilarang melakukan ekspor konsentrat.

Saat ini, ketika pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla, selain masalah izin ekspor konsentrat, muncul pula masalah perpanjangan kontrak. Walaupun sebenarnya kontrak perusahaan Freeport  baru akan selesai pada tahun 2021, tapi pihak Freeport meminta kepastian perpanjangan kontrak sejak tahun 2015. Permintaan itu dilakukan dengan pertimbangan untuk mendapatkan kepastian investasi tambang bawah tanah dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di wilayah PT. Petrokimia Gresik, Jawa Timur.

kegiatan-pertambangan-freeport-indonesia

Ada dua simalakama yang dihadapi Pemerintah saat itu, yaitu:

  • Perpanjangan Kontrak vs Peraturan Pemerintah
  • Perpanjangan Kontrak vs Investasi

Simalakama pertama, jika sesuai dengan Kontrak Karya, Freeport sebenarnya dapat meminta perpanjangan kontrak kapan pun, sampai tahun 2041. Sementara menurut PP Nomor 77 tahun 2014 (bukan Undang-Undang), permohonan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum masa kontrak habis.

Baca Juga :   Kakak Beradik Dipasung Puluhan Tahun Oleh Ibu Sendiri Karena Gagal Dalam Tes CPNS

Artinya jika mematuhi PP tersebut, PT. Freeport  baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada tahun 2019. PP ini mengatur “perpanjangan kontrak” bukan “kontrak”.

Hal ini berlawanan dengan yang tertulis dalam Kontrak Freeport, yang menyatakan bahwa kapanpun PT. Freeport bisa meminta perpanjangan, dan Pemerintah tidak bisa menghalangi perpanjangan tanpa alasan.

Dalam kontrak juga disebutkan bahwa jika dihalangi, maka pihak Freeport dapat mengajukan masalah ini ke Arbitrase Internasional. Perlu diketahui bahwa Kontrak Freeport dengan Pemerintah sangat kuat karena adanya persetujuan DPR, sehingga seakan-akan setara kedudukannya dengan Undang-Undang.

Simalakama kedua, jika tidak diberikan kepastian perpanjangan kontrak tahun 2015, maka investasi dengan PT. Freeport  tidak bisa dilanjutkan. Investasi yang membutuhkan kepastian kontrak sejak tahun 2015 adalah investasi tambang bawah tanah dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Jika Freeport saat itu mengajukan perpanjangan sesuai haknya, sebagaimana yang tertulis dengan kontrak, maka pemerintah pasti akan menghadapi simalakama yang lain (simalakama baru pertama).

Sambil “membujuk” agar Freeport tidak langsung mengajukan perpanjangan, maka dilakukan perundingan tuntutan pemerintah jika diperpanjang. Terdapat minimal 7 tuntutan pemerintah dan Pemerintah Daerah pada saat itu, yaitu:

  • Pengembalian lebih dari 50% areal tambang pada pemerintah
  • Peningkatan penerimaan negara/daerah
  • Percepatan pembangunan smelter
  • Pengalihan Bandara Freeport ke Pemerintah Daerah
  • Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
  • Peningkatan tenaga kerja lokal
  • Divestasi saham secara bertahap. Saat semua tuntutan tersebut sudah dapat disepahami, maka proposal tersebut akan dibahas di pemerintah untuk mendapatkan jalan keluar (win-win solution)

cadangan_freeport

Di sinilah awal kekisruhan mulai terjadi, karena pelaksanaan investasi tersebut membutuhkan perubahan Peraturan Pemerintah, tepatnya revisi PP Nomor 77 tahun 2014.

Baca Juga :   Kapolda Sumsel dipalak anggotanya, Kenapa?

Saat itu, seorang Menteri ngotot bahwa tidak boleh ada perubahan aturan sebelum tahun 2021 sehingga masalah ini berujung pada ketidakpastian. Ketidakpastian ini menggerakkan para pe-lobby yang seakan-akan bisa membantu perubahan PP tersebut.

Dalam proposal tahun 2015, sudah diperkirakan bahwa jika tidak ada kepastian perpanjangan, maka akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai tahun 2017, dan dipastikan bahwa pembangunan smelter akan berhenti. Hal yang paling krusial adalah “mendeknya” perekonomian Wamena dan Papua.

Di saat ketidakpastian berlangsung itulah, muncul para pe-lobby mencoba masuk ke PT. Freeport serta terjadi lobby tingkat tinggi termasuk papa dalam papamintasaham. Karena masalah Freeport ini sangat strategis, dipastikan bahwa semua yang dilakukan Menteri ESDM saat itu, Bapak Sudirman Said sesuai dengan arahan Presiden.

 

Benarkah Rakyat Menunggu Jokowi Mengusir Freeport?

Saat ini rakyat Indonesia menunggu keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusir PT Freeport dari Indonesia. “Jokowi harus menunjukkan dirinya berani melawan Freeport dengan mengusirnya,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada suaranasional, Rabu (22/2). Kata Huda, kebijakan Jokowi mengusir Freeport akan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. “Kalau sampai mengusir,  semua rakyat Indonesia akan di belakang Jokowi,” papar Huda.

Huda mengatakan, Jokowi harus menggunakan isu Freeport untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas di saat mendapat sorotan berbagai hal. “Freeport hanya menempati wilayah Indonesia, dan kalau sampai mengusir Freeport, Jokowi akan tercatat dalam sejarah Presiden paling berani menghadapi perusahaan besar AS,” ungkap Huda.

Kata Huda, kalau Jokowi hanya berdiam dan terlihat takut, maka keberanian Jokowi diragukan. “Jokowi harus menunjukkan sikap nasionalisme dalam menghadapi Freeport,” pungkas Huda.

sumber:suaranasional.com