Seperti Apakah Pembaharuan Hukum Islam pada Zaman Modern?

images (1)

Sebagaimana diketahui bahwa nabi Muhammad Saw. adalah nabi terakkhir dan risalah yang beliau sampaikan bagi seluruh umat yang akan datang, sehingga syari’at itu harus bersifat universal agar dapat menjamin adanya kemaslahatandisetiap masa dan disetiap tempat.  Karena manusia selalu mengalami perkembangan dari masa kemasamulai dari keilmuan, budaya dam lain sebagainya. Kehidupan pada masa modern sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah Saw. Perubahan sosial selalu melahirkan tuntutan agar hukum yang menata masyarakat itu harus ikut berkembang bersama dengan perubahan zaman.

Banyak faktor yang melatarbelakangi perubahan zaman diantaranya karena perkembangan system pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan prilaku, kependudukan, teknologi, struktur kebudayaan masyarakat, dan lain sebagainya.Akibatnya hukum yang ada akan terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut, dengan artian menuntut perubahan hukum dalam menanggapi problem tersebut. Selaras dengan yang dikatakan oleh Soejono Dridjo Sisworo. Bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata. Titk sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, hukum mempunyai dua fungsi, pertama sebagai social engineering, yakni hukum berperan sebagai pencipta perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat bergerak untuk maju. Kedua Hukum sebagai social control, yakni hukum itu berperan memelihara stabilitas sosial serta mengendalikan arah dan mengontrol tindakan masyarakat agar tidak keluar dari  segala ketentuan yang berlaku[1]. Dalam hal ini antara hukum dan perubahan masyarakat saling tarik menarik. Pada satu sisi hukum mengekang berbagai gerakan masyarakat, pada sisi lainnya dinamika yang terjadi di masyarakat menuntut agar hukum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat dan kebutuhan zaman.

Pada periode awal, pembaharuan hukum Islam dapat dilihat dari banyaknyarespon para mujtahid terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi.Melalui hal itu, mereka berhasil mengembangkan metode ijtihad dengan pendekatan substantif(ma’qul, ma’nawi atau  maqasidu as-syari’ah)untuk melengkapi pendekatan tekstual dalam memahami nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnahdan ketika itu berkembang sehingga melahirkan pertentangan maka pembaharuan yang timbul selanjutnya adalah ide penyeragaman dan kodifikasi hukum, hal ini disebabkan perbedaan pendapat yang terjadi antar ulama karena bebasnya ijtihadyang tak terkendali. Bisa jadi upaya Imam Syafi’i yang menyusun kaidah-kaidah ijtihadsecara sistematis itu dapat dianggap sebagai pembaharuan dalambidang hukum.

Akibat bebasnya ijtihad yang terjadi pada masa kemudian lahirlah kebijakan yang menundukkan peradilan kepada mazhab-mazhab fiqih yang ada. Hal ini dilakkukan untuk mengurangi kebebasan yang kurang didukung oleh sikap amanah yang mulai berkurang dikalangan para hakim. Dengan kebijakan ini keputusan yang diambil oleh hakim harus sesuai dengan fatwa-fatwa yang ada dalam mazhabnya. Yakni mereka hanya berijtihad dalam memilih fatwa-fatwa yang ada atau bisa melakukan koreksi terhadap fatwa-fatwanya sesuai dengan ajaran-ajaran  yang ada pada mazhabnya. Dan sepertinya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum.

Setelah memasuki zaman modern, kodifikasi hukum Islam kembali muncul sebagai salah satu bentuk dari pembahuruan yang secara umum diakui sebagai kebutuhan Umat. Dan tampaknya hal ini tidak lepas dari pengaruh budaya barat. Upaya kearah itu dilakukan melalui pembentukan majalah al-Adaliyah pada masa pemerintahan Tanzimat di kerajaan Turki Ustmani. Menurut niyazi berkas piagam Tanzimat tetap menyatakan bahwa kita harus tetap tunduk pada syari’at, namunjuga menegaskan perlunya adanya penataan hukum dalam suatu karangka yang jelas. Karena tidak adanya hukum tertulisdari Syar’i telah menyebabkan banyak penyimpangan wewenang. Ketidakadilan serta kekacaun. Dengan pengaruh budaya barat yang sangat besar, tampaknya kodifikasi hukum harus dilakukan agar tidak menyimpang dari norma–norma yang ada. Dengan adanya majalah tersebut pemerintah Tanzimatberhasil berhasil membuat kompilasi hukum dari mazhabHanafi.

Dengan memilih pendapat–pendapat yang lebih dekat pada nash Al-Quran atau Al-Sunnah dalam bidang mu’amalat yang terdiri dari 16 buku. Akan tetapi adanya majalah tersebut tidak memuaskandengan alasan itu para syaikhul Islam terus menunjukkan sikap oposisinya hinggga majalah tersebut bubar pada tahun 1888, sebelum menyusun kodifikasi dari hukum nikah dan waris.

Pada abad ke-20, upaya kodifikasi hukum semakin gencar dilakukan oleh negara-negaraIslam seperti Pakistan, Mesir, sudan dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin negara-negara itu sepakat bahwa kodifikasi hukum sangat dibutuhkan oleh umat Islam seiring dengan perubahan zaman yang semakin modern. Menurut Fahdzlurrahman sejak awal kitab-kitab hukum Islam yang hampir sepenuhnya merupakan upaya teroris semata sangatlah orisinal, namun bukan merupakan kitab hukum yang sesuai dengan pengertian modern. Karena pada dasarnya ia hanya terkait dengan moralitas dan kebanyakan tidak  dapat dipaksakan di peradilan. Usaha sebagian umat Islam modern mengganti syari’at dengan hukum sekuler murni hanya lahir dari sikap intelektual yang lemah[2].

Gejala yang merusak integritas hukum Islam itu sebenarnya telah timbul sejak abad pertengahan dengan memanfaatkan prinsip kebutuhan sosial dan kemaslahatan umum yang pada dasarnya dialami oleh ulama fiqih. Para penguasa mengundangkan hukum-hukum negara yang tidak Islami, tetapi juga tidak sekuler.

Sepanjang aplikasinya masih didasarkan atas alasan syari’at. Tindakan seperti itu tidak dianggap sebagai kesalahan inheren. Akan tetapi, setelah penguasa merasa bebas menata hukum sendiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kenaslahatan sosial. Tanpa reformulasi atau penafsiran kembali (rethingking) hukum Islam maka hasilnya merugikan Bagi hukum Islam sendiri yangdiperlukan, namun tidak tercapai yaitu reformulasi dan ekspansi hukum Islam agar integritasnya tetap terpelihara. Menurutnya yang menjadi esensi al-Quran adalah etika, dan etika itu sangat perlu untuk mengaitkan teologi dengan hukum. Meskipun perpaduan antara hukum dan moral merupakan ciri khas dari Islam yang secara unik memelihara motivasi dan moral. Namun pemeliharaan moralitas ini tidak harus mengabaikan perbedaan hukum dan etika untuk menjaga keduanya dan mempertahankan keislaman hukum serta menghindari skularisasi darinya.

Bagaimanapun juga, selama berabad-abad pertumbuhan hukum pada institusiulama telahmenjalani strategi dan tidak mampu lagi menjawab tantangan  dari keadaan tertentu. Satu-satunya jalan yang dapat menghasilkan hukum Islam yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya dari golongan yang terdidik mengenai nilai-nilai Islam. Untuk menunjang kodifikasi diperlukan kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh badan yang berwenang menyusun undang-undang konsep ijtihad jama’i yang sejak awal sudah di praktekkan oleh para khulafaurrasyidin dan ulama-ulama terdahulu. Sekarang hal tersebut sangat diperlukan sebagai solusi alternatif dari persoalan hukum yang ada dengan permasalahannya yang sangat kompleks.

Diluar pengadilanpunkedudukan ulama dalam penetapan hukum syari’at tidak lepas dari kritik dan gugatan. Keterbelakangan Umat Islam dari Negara-negara lain, yang maju sering kali di kaitkan dengan sikap jumud dan taklid yang berkembang dikalangan ulama dan pengikutnya. Taklid dan keterkaitan terhadap mazhab membuat mereka tidak mampu berijtihad sehingga hukum kurang merespontuntunan zaman yang semakin dinamis.

Setiap gerakan pembahuruan tidak lepas dari anjuran untuk menghidupkan kembali kegiatan ijtihad. Ditangan para pembaharu konsep ijtihad tampak berubah dan mengalami perkembangan. Dan pengertiannya kadang-kadang meluas sedemikian rupa sehingga definisinya pun masih menjadi pembahasan.

Dalam kaitannya dengan ini, seruan untuk kembali kepada al-Qu’an dan al-Sunnah banyak dikumandangkan. Keterkaitan pada mazhab-mazhab fiqh sebagai rujukan Islam sudah dipermasalahkan dan kelayakanhasil ijtihad ulama terdahulu untuk dijadikan materi dalam kodifikasi hukumjuga harus ditinjau ulang. Bahkan sebagian pembaharu menginginkan peninjauan kembali dan menata ulang metode-metode ijtihad yang ada di kitab-kitab ushul fiqh klasik. Tanpa harus terikat dengan kaidah-kaidah yang ada didalamnya. Maslahah sebagai salah satu dasar hukum yang diutamakan bahkan dengan membuka peluang mendahulukan pentimbangan maslahah daripada penegasan nash.

Sudah kita ketahui bahwa kebutuhan akan ijtihad itu merupakan suatu keniscayaan perkembangan ilmu dan teknologi dalam berbagai bidang selalu menimbulkan masalah baru yang menuntut penyelesaian hukum. Walaupun setiap bidang pengetahuan  merupakan kajian yang berdiri sendiri dengan ontologi dan epistimologinya masing-masing, namun tatanan aksiologinya, sebagai tindakan manusia tidak dapat lepas dari jangkauan hukum. Setiap kali ada penemuan baru dipublikasikan, maka ia akan selalu menimbulkan permasalahan yang tidak mungkin lepas dari jangkauan hukum. Oleh karena itu hukum dituntut agar tangggap dan siap merespon   segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan yang semakin mengalami perkembangan. Dan perkembangan tersebut akan senantiasa menimbulkan permasalahan baruyang tidak ada sebelumnya, oleh karena itu ijtihad sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

[1] Dr Lahmuddin Nasution, Perbaruan Hokum Islam Dalam Mazhab Syaf’i’i P.245-255

[2] Fazlurrahman, Islam dan modirity,Cikago: The University of Chihago press, 1984, P. 29.